#BNN #StopNarkoba #CegahNarkoba

Permasalahan Narkoba merupakan permasalahan kejahatan besar (extraordinary crime) yang terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengintensifkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 35 tentang Narkotika.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural (LNS) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Program nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) menjadi tugas utama BNN. Dalam rangka mewujudkan program P4GN, BNN menyebar sampai tingkat wilayah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi. BNNP Kalimantan Utara merupakan instansi vertikal BNN yang bertugas dalam wilayah provinsi Kalimantan Utara. Dahulu BNNP Kalimantan Utara merupakan instansi pemerintah daerah provinsi Kalimantan Utara dengan nama Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalimantan Utara. Namun sejak terbitnya Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 7 tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017, BNP Kalimantan Utara berubah menjadi lembaga vertikal dengan nama BNNP Kalimantan Utara.

BNNP Kalimantan Utara dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Kepala BNNP Kalimantan Utara pertama yakni Brigjen Pol. Drs, Raja Haryono, M.Hum menjabat dari bulan februari sampai dengan agustus 2017. Pada awal berdirinya BNNP Kaltara hanya terdiri terdiri dari 2 bidang yaitu bidang Pemberantasan dan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Pada Bulan agustus 2017 terjadi pergantian kepemimpinan Kepala BNNP Kaltara dari Brigjen Pol. Drs. Raja Haryono, M.Hum ke Brigjen Pol. Drs. Ery Nursatari. M.Hum yang dilantik pada tanggal 29 agustus 2017.

BNNP Kalimantan Utara memiliki pimpinan dan jajarannya yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang berasal dari PNS Pusat baik organik maupun peralihan status, PNS Provinsi/Pemda Kalimantan Utara yang berstatus dipekerjakan, dan dari unsur Kepolisian Daerah Kalimantan Utara yang berstatus penugasan serta Tenaga Kontrak Kerja (TKK).