kaltara.bnn.go.id, JAKARTA – Kamis, 28 Januari 2021, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan ke Badan Nasional Narkotika (BNN) agar matriks peta zonasi, seperti penanganan Covid-19. Hal tesebut dikatakan setelah melakukan pertemuan dengan Kepala BNN RI Komjen Pol Petrus Reinhard Golose di gedung A Kemendagri.
“Saya juga menyarankan agar dibuat matriks yang lebih tajam, nanti ditentukan oleh BNN kriterianya. Seperti Covid, ada zona merah, zona orange, zona kuning, zona hijau. Kita harapkan juga dari BNN bisa membuat peta zona itu, mungkin ada dashboard khusus mengenai itu, sehingga kita bisa nanti lebih tajam mencermati daerah-daerah merah dan orange yang menjadi prioritas penanganan,” kata Mendagri
Dengan pemetaan yang jelas, penanganan masalah narkoba menjadi lebih tepat. Terutama terkait program yang dicanangkan untuk daerah prioritas penanganan narkoba.
Sementara itu, Kemendagri akan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait program yang dicanangkan tersebut. “Nanti peran dari Kemendagri adalah untuk memberikan penekanan atau instruksi kepada daerah-daerah supaya mereka mengambil peran sesuai tugasnya, seperti memasukkan program dan anggaran dalam APBD mereka. Dengan demikian program mereka akan terencana dan ada anggarannya, dikerjakan secara sistematis. Kemudian dalam pelaksanaan, pengawasannya kita lakukan bersama antara Kemendagri dengan BNN,” jelasnya.
Oleh karena itu, Mendagri juga mengatakan, agar setiap program berjalan efektif dan sistematis, setiap daerah juga perlu memahami kebutuhan prioritas program yang berkaitan dengan penanganan Narkoba, termasuk dari sisi penganggaran dalam APBD.
Menurut Mendagri, nanti kita coba dulu membuat pilot project-nya. Di desa-desa tertentu yang menjadi daerah merah. Digarap bersama-sama, lalu launching, dengan dihadiri atau disaksikan oleh semua kepala daerah.
