kaltara.bnn.go.id, TANJUNG SELOR – Gerakan #LawanNarkoba terus digaungkan oleh BNNP Kalimantan Utara. Salah satunya melalui program Supervisi Pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melakukan kunjungan langsung ke masing-masing instansi, mulai Senin 20 Juli 2020 sampai dengan Jum’at 24 Juli 2020 di Tanjung Selor, Kab. Bulungan. Dengan petugas yang melaksanakan perintah tugas ialah Rizki Adi Priatama, S.Sos (Penyuluh Narkoba Ahli Pertama) serta Jakop Rarungan, S.Kep, Ns (Staf Bidang P2M).
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui sudah sejauhmana program P4GN dijalankan di masing-masing instansi. Adapun pada tahun 2020 ini, jumlah instansi yang dilibatkan berjumlah 10, yang terdiri dari 5 Instansi Pemerintah dan 5 Instansi Swasta.
Dari hasil kegiatan advokasi sebelumnya, pada tahun 2020 ini telah dibentuk Relawan Anti Narkoba yang berjumlah 21 orang. Dengan perincian sebagai berikut:
- Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 2 Orang
- Badan Pengembangan SDM Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 4 Orang
- Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 2 Orang
- Dinas P3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 2 Orang
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara berjumlah 2 Orang
- Abdi Borneo Plantations berjumlah 2 Orang
- Tunas Borneo Plantations berjumlah 2 Orang
- Bahtera Indah Jaya berjumlah 2 Orang
- Inti Selaras Perkasa berjumlah 1 Orang
- Cahaya Mutiara Hijau berjumlah 2 Orang
Adapun dari hasil supervisi pada 21 orang relawan pada 10 instansi diatas terdapat 3 hal yang dapat disimpulkan. Pertama, aspek regulasi. Dari kesemua instansi yang dilakukan supervisi, belum ada satupun instansi yang memiliki regulasi khusus perihal P4GN. Namun demikian, masing-masing instansi sudah memiliki rencana aksi P4GN yang akan dilaksanakan dikemudian hari. Kedua, aspek relawan anti narkoba. Untuk jumlah relawan anti narkoba dari masing-masing instansi sudah terbentuk, meskipun belum mencapai target pada tahun ini sejumlah 30 orang. Ketiga, aspek kegiatan P4GN. Dari 10 instansi diatas, terdapat 50% atau 5 instansi yang terbilang responsif terhadap program advokasi yang sudah dijalankan. Hal ini ditandai dengan adanya rencana aksi, relawan dan kegiata yang sudah berjalan. Sisanya, belum dapat disebut responsif mengingat beberapa faktor penyebabnya. Salah satunya kondisi pandemi Covid-19 ini yang mempengaruhi baik terhadap program kerja maupun penganggaran di masing-masing instansi pemerintah maupun swasta.
Merespon hasil supervisi tersebut, BNNP Kalimantan Utara mencatat ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dari segi regulasi, instansi bisa memasukkan rencana aksi P4GN yang dipadukan dengan program kerja masing-masing kantor, sehingga bisa terlaksana seiringan. Dari segi relawan anti narkoba perlu disosialisasikan kembali bahwasanya menjadi Relawan Anti Narkoba merupakan kesadaran diri berbuat ikhlas sebagai ladang pengabdian. Sedangkan, dari segi kegiatan, bisa dilaksanakan tidak harus event yang sifatnya besar-besaran, melainkan bisa dilaksanakan pada lingkup kecil, bahkan bisa memanfaatkan IT guna sosialisasi P4GN.
